Departemen pemerintah Britania Raya

Bagian dari seri tentang
Politik dan Pemerintahan Britania Raya
Konstitusi Konstitusi Perpajakan
Monarki Monarki Raja Charles III Pangeran Wales Pangeran William Prerogatif Kerajaan Dewan Penasihat Keluarga Kerajaan
Pemerintahan Perdana Menteri Rishi Sunak Deputi Perdana Menteri Dominic Raab Sekretaris Negara Pertama Lowong Kabinet ke-90 Layanan Sipil Yang Mulia Departemen Badan eksekutif Badan publik
Legislatif Parlemen Pembukaan Negara Undang-Undang Parlemen Instrumen Hukum Dewan Bangsawan Ketua Dewan Bangsawan Lord McFall dari Alcluith Dewan Rakyat Ketua Dewan Rakyat The Right Hon. Lindsay Hoyle, MP Permasalahan Perdana Menteri Oposisi Yang Mulia Pemimpin The Right Hon. Sir Keir Starmer, MP Kabinet Bayangan
Kejaksaan Mahkamah Agung Presiden Lord Neuberger Deputi Presiden Lord Hope Pengadilan Britania Raya Pengadilan Inggris dan Wales Pengadilan Irlandia Utara Pengadilan Skotlandia
Devolusi Irlandia Utara Eksekutif Majelis Skotlandia Pemerintahan Parlemen Wales Pemerintahan Majelis Nasional
Pembagian administratif Inggris Subdivisi di Inggris Pemerintahan daerah di Inggris Irlandia Utara Pemerintahan daerah di Irlandia Utara Skotlandia Subdivisi di Skotlandia Pemerintahan daerah di Skotlandia Wales Pemerintahan daerah di Wales
Pemilihan umum Pemilihan umum di Britania Raya Konstituensi parlemen Partai politik Pemilu terakhir Pemilu berikutnya
Kebijakan luar negeri Hubungan luar negeri Britania Raya dan PBB Politik Uni Eropa
Portal:Politik Kategori
l b s

Pemerintah Britania Raya menjalankan kewenangan eksekutifnya melalui sejumlah departemen pemerintah atau departemen negara. Sebuah departemen terdiri atas pegawai negeri sipil dan terikat secara politik dengan seorang menteri. Sebagian besar departemen utama dipimpin oleh seorang menteri negara yang menjadi bagian dari kabinet dan dibantu oleh sejumlah menteri muda.

Departemen non-kementerian dipimpin oleh pegawai negeri sipil senior, tetapi terikat dengan satu departemen kementerian yang menterinya melapor ke Parlemen. Departemen pemerintah menjalankan kebijakan Pemerintahan Sri Baginda (Her Majesty's Government) tanpa memandang komposisi politiknya.^[1] Karena itu, pejabat departemen pemerintah harus memenuhi syarat-syarat imparsialitas dan netralitas politik.

Jenis

Ada dua jenis departemen pemerintah.

Departemen kementerian dipimpin oleh seorang menteri pemerintah, biasanya anggota kabinet dan mengurus hal-hal yang membutuhkan pengawasan politik secara langsung. Sebagian besar menteri diberi gelar menteri negara (secretary of state). Pejabatnya dibantu oleh beberapa menteri muda. Aktivitas sehari-hari departemen dipimpin oleh seorang pegawai negeri sipil senior yang diberi gelar menteri permanen (permanent secretary). Badan eksekutif (executive agency) bernaung di bawah departemen kementerian. Badan eksekutif diberi keleluasaan untuk menjalankan fungsi operasional dan tunduk di bawah satu atau beberapa departemen pemerintah yang lebih spesifik; departemen akan menetapkan anggaran dan kebijakan strategis bagi badan tersebut. Di bawah departemen induk atau sponsor, ada badan publik non-departemen (NDPB), biasa disebut lembaga non-pemerintah kuasi-otonom (Quango/quasi-autonomous non-governmental organisation).

Departemen non-kementerian secara umum mengurus hal-hal yang tidak memerlukan pengawasan politik secara langsung. Departemen ini dipimpin oleh pegawai negeri sipil senior. Beberapa departemen menjalankan fungsi regulasi atau inspeksi. Karena itu, statusnya melindungi mereka dari campur tangan politik. Sebagian departemen dipimpin oleh Menteri Permanen atau Menteri Permanen Dua.

Daftar

Departemen kementerian

• Departemen Bisnis, Energi, dan Strategi Industri
• Departemen Dalam Negeri
• Departemen Digital, Budaya, Media dan Olahraga
• Departemen Kesehatan dan Layanan Sosial
• Departemen Lingkungan Hidup, Pangan, dan Pedesaan
• Departemen Pekerjaan dan Pensiunan
• Departemen Pendidikan
• Departemen Peningkatan, Perumahan, dan Komunitas
• Departemen Perdagangan Internasional
• Departemen Transportasi
• Kantor Advokat Utama Skotlandia
• Kantor Irlandia Utara
• Kantor Kabinet
• Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan
• Kantor Pemimpin Dewan Rakyat
• Kantor Pemimpin Dewan Bangsawan
• Kantor Skotlandia
• Kantor Wales
• Kejaksaan Agung
• Kementerian Kehakiman
• Kementerian Pertahanan
• Pendanaan Ekspor Britania Raya
• Perbendaharaan Yang Mulia

Departemen non-kementerian

• Komisi Amal Inggris dan Wales
• Badan Persaingan Usaha dan Pasar
• Badan Penuntut Kerajaan
• Badan Standar Pangan
• Komisi Kehutanan
• Departemen Aktuaria Pemerintah
• Departemen Hukum Pemerintah
• Badan Pertanahan Sri Baginda
• Badan Pajak dan Cukai Sri Baginda
• Badan Kejahatan Nasional
• Tabungan dan Investasi Nasional
• Badan Standar Pendidikan, Layanan Anak-Anak, dan Keterampilan
• Badan Pasar Gas dan Listrik
• Badan Pengatur Kualifikasi dan Eksaminasi
• Badan Rel dan Jalan
• Survei Ordonansi
• Badan Penipuan Serius
• Mahkamah Agung Britania Raya
• Arsip Nasional
• Badan Statistik Britania Raya
• Perdagangan & Investasi Britania Raya
• Badan Pengatur Pasokan Air

Daftar badan eksekutif di bawah setiap departemen

Lihat pula

• Kantor Perdana Menteri
• Politik Britania Raya

Referensi

Pranala luar

• Cabinet Office - UK Government
• GOV.UK - informasi dan layanan pemerintah
• Daftar semua badan publik (termasuk departemen Pemerintah) dengan hak cipta Kerajaan