Komisi Perlindungan Informasi Pribadi (Jepang)
- Komisi Perlindungan Informasi Pribadi Tertentu
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Flag_of_Japan.svg/23px-Flag_of_Japan.svg.png)
- Mieko Tanno, Ketua
Komisi Perlindungan Informasi Pribadi Jepang (個人情報保護委員会code: ja is deprecated , Kojin jōhō hogo iinkai) adalah komisi dari pemerintah Jepang yang bertugas melindungi informasi pribadi. Komisi ini didirikan pada 1 Januari 2016 untuk menggantikan Komisi Perlindungan Informasi Pribadi Tertentu.[1] Komisi tersebut terdiri dari delapan komisaris dan seorang ketua yang ditunjuk oleh Perdana Menteri dengan persetujuan Diet Nasional.[2] Jumlah anggota komisi meningkat dari semula empat orang menjadi delapan orang pada Februari 2016.[3]
Misi
Tugas Komisi Perlindungan Informasi Pribadi adalah melindungi hak dan kepentingan individu sambil mempertimbangkan penggunaan informasi pribadi yang tepat dan efektif. Komisi ini adalah salah satu lembaga yang independen dalam kerangka hukum Jepang. Berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Informasi Pribadi, Ketua dan anggota Komisi menjalankan kewenangannya secara independen.[4]
Lihat pula
- Kementerian Jepang
Referensi
- ^ a b 「個人情報保護委員会」への改組(平成28年1月1日)について di Wayback Machine (diarsipkan tanggal 15-05-2019)
- ^ PIPC website About Us - Commission Retrieved March 31, 2016
- ^ Japan to add 40 officials for cybersecurity Japan Times Retrieved March 31, 2016
- ^ PIPC website Roles and Responsibilities Retrieved February 24, 2022
Pranala luar
- Situs resmi (dalam bahasa Inggris)
- l
- b
- s
![日の丸](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Flag_of_Japan.svg/80px-Flag_of_Japan.svg.png)
- Kabinet
![五七桐花紋](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c1/Go-shichi_no_kiri_crest.svg/70px-Go-shichi_no_kiri_crest.svg.png)
- Sekretariat Kabinet
- Biro Legislasi Kabinet
- Dewan Keamanan Nasional
- Otoritas Personalia Nasional
- Kantor Kabinet
- Badan Rumah Tangga Kekaisaran
- Komisi Perdagangan Adil
- Komisi Keamanan Publik Nasional dan Badan Kepolisian Nasional
- Komisi Perlindungan Informasi Pribadi
- Badan Jasa Keuangan
- Badan Urusan Konsumen
- Komisi Regulasi Kasino
- Badan Digital
- Badan Rekonstruksi
- Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi (Daftar)
- Kehakiman (Daftar)
- Urusan Luar Negeri (Daftar)
- Keuangan (Daftar)
- Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Daftar)
- Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial (Daftar)
- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Daftar)
- Ekonomi, Perdagangan dan Industri (Daftar)
- Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (Daftar)
- Lingkungan Hidup (Daftar)
- Pertahanan (Daftar)
- Dewan Audit (independen secara konstitusional)