Pengadilan Banding Terakhir (Hong Kong)

22°16′51″N 114°09′37″E / 22.28090°N 114.16035°E / 22.28090; 114.16035Koordinat: 22°16′51″N 114°09′37″E / 22.28090°N 114.16035°E / 22.28090; 114.16035Cara penunjukkanDitunjuk oleh kepala eksekutif, sesuai dengan saran Komisi Saran Petugas Yudisial dengan dukungan Dewan LegislatifDisahkan olehHukum Dasar Hong Kong
Ordinansi Pengadilan Banding Terakhir Hong KongMasa jabatanHakim ketua dan hakim tetap harus melowongkan jabatannya ketika mereka mencapai umur 65 tahun, namun tidak ada umur pensiun bagi hakim tidak tetapJumlah hakimSatu hakim ketua, setidaknya tiga hakim tetap, dan paling banyak tiga puluh hakim tidak tetapSitus webHong Kong Court of Final AppealHakim KetuaSaat iniGeoffrey MaMulai menjabat1 September 2010

Politik dan pemerintahan of Hong Kong
Hukum Dasar Hak asasi manusia
Eksekutif Kepala Eksekutif Carrie Lam Kepala Sekretaris Matthew Cheung Sekretaris Keuangan Paul Chan Sekretaris untuk Kehakiman Teresa Cheng Dewan Eksekutif Konvenor: Bernard Chan Biro, departemen, dan lain-lain Dinas Sipil Hong Kong
Legislatif Dewan Legislatif Presiden: Andrew Leung
Yudikatif Pengadilan Banding Terakhir Hakim Ketua: Geoffrey Ma Pengadilan Tinggi
Distrik Dewan Distrik
Pemilihan umum Partai politik Hak pilih universal
Hubungan luar negeri
'Topik terkait l b s

Pengadilan Banding Terakhir Hong Kong (Hanzi: 香港終審法院) adalah pengadilan banding terakhir di Hong Kong.

Menurut Hukum Dasar, dokumen undang-undang dasar Hong Kong, daerah administratif khusus tersebut tetap termasuk dalam yurisdiksi hukum umum. Hakim dari yurisdiksi hukum umum lainnya dapat direkrut dan melayani di peradilan sebagai hakim tak tetap menurut Pasal 92 Hukum Dasar. Hakim yang diangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 92 telah bertugas di peradilan antara lain berasal dari Inggris dan Wales, Australia, Selandia Baru, dan Kanada.

Pengadilan ini memiliki kekuasaan penyelesaian akhir sehubungan dengan hukum Hong Kong serta kekuasaan tafsiran akhir atas undang-undang setempat, termasuk kekuasaan untuk menjatuhkan peraturan setempat dengan alasan ketidaksesuaian dengan Hukum Dasar.^[2][3] Kekuasaan tafsiran akhit hukum nasional termasuk Hukum Dasar ini diberikan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok (KTKRNT) berdasarkan Pasal 158 Hukum Dasar dan Undang-Undang Dasar RRT, tetapi hukum nasional tidak secara eksplisit tercantum dalam Aturan Tambahan III Hukum Dasar yang tidak berjalan di Hong Kong.

Rujukan